Abillanya ( ( Opini )
Olahraga semestinya menjadi ruang untuk membangun prestasi, sportivitas, kesehatan, dan kebersamaan masyarakat. Namun, ketika sebuah kompetisi menggunakan nama kepala daerah, muncul pertanyaan yang layak diperbincangkan: apakah event tersebut benar-benar berorientasi pada pembinaan olahraga, atau sekaligus menjadi sarana membangun citra dan popularitas penguasa?
Piala Bupati maupun Piala Wakil Bupati Tegal tentu tidak serta-merta dapat disebut sebagai kegiatan politik. Pemerintah daerah memang memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan olahraga, mulai dari penyediaan fasilitas, dukungan anggaran, hingga kehadiran pejabat dalam berbagai kegiatan.
Persoalannya muncul ketika figur pejabat justru lebih menonjol dibandingkan substansi olahraganya.
Sebuah turnamen idealnya membuat masyarakat mengingat siapa juaranya, siapa atlet terbaiknya, dan talenta-talenta muda apa yang berhasil ditemukan. Bukan sekadar mengingat siapa pejabat yang membuka pertandingan, menyerahkan piala, atau paling banyak muncul dalam pemberitaan.
Pada titik inilah pembicaraan mengenai pencitraan dan validasi kekuasaan menjadi relevan.
Validasi kekuasaan tidak selalu hadir dalam bentuk kampanye politik. Ia dapat muncul secara lebih halus melalui intensitas kehadiran seorang pejabat dalam berbagai aktivitas publik. Semakin sering nama, wajah, dan simbol kekuasaan tampil di tengah masyarakat, semakin besar pula peluang terbentuknya persepsi mengenai kedekatan pemimpin dengan rakyat.
Hal itu belum tentu merupakan sesuatu yang disengaja. Namun, dalam ruang demokrasi, publik tetap memiliki hak untuk mempertanyakan bagaimana sebuah kegiatan dikemas, dipromosikan, dan diberitakan.
Piala Bupati dan Piala Wakil Bupati seharusnya menjadi panggung utama bagi atlet. Pejabat hadir sebagai pendukung, bukan sebagai pusat perhatian.
Jika event tersebut memang ditujukan untuk pembinaan, maka ukuran keberhasilannya seharusnya tidak berhenti pada meriahnya seremoni. Indikatornya harus terlihat dari lahirnya atlet berprestasi, meningkatnya kualitas kompetisi, munculnya bibit-bibit baru, serta adanya pembinaan yang berkelanjutan setelah turnamen berakhir.
Nama pejabat boleh digunakan sebagai bentuk penghargaan atau identitas kegiatan. Namun, jangan sampai nama tersebut justru mengalahkan tujuan utama penyelenggaraan olahraga.
Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan pertandingan yang meriah dan seremoni yang ramai. Mereka membutuhkan ekosistem olahraga yang sehat, profesional, dan berkelanjutan.
Karena itu, perdebatan mengenai Piala Bupati dan Piala Wakil Bupati Tegal bukan sekadar soal boleh atau tidak menggunakan nama pejabat.
Pertanyaannya lebih mendasar:
Ketika pertandingan selesai dan sorak-sorai penonton mereda, apa yang benar-benar tertinggal—prestasi atlet atau popularitas penguasa?
Jawaban atas pertanyaan tersebut akan menentukan apakah sebuah event benar-benar menjadi investasi bagi masa depan olahraga, atau justru perlahan berubah menjadi panggung untuk memperkuat citra dan validasi kekuasaan.
