Pertanyaannya kemudian muncul: apakah perusahaan minim pengalaman boleh memenangkan proyek miliaran? Apakah kondisi tersebut otomatis mengindikasikan adanya masalah dalam tender ?
Jawabannya tidak sesederhana itu.
Minimnya pengalaman penyedia tidak otomatis berarti terjadi pelanggaran hukum. Dalam sistem pengadaan pemerintah, pelaku usaha baru tetap memiliki kesempatan memenangkan paket pekerjaan sepanjang mampu memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan keuangan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan.
Namun, persoalan menjadi berbeda apabila kemenangan tersebut tidak disertai proses pengadaan yang transparan, rasional, dan dapat diuji.
Di sinilah masyarakat perlu mengambil posisi yang tepat: bukan menjadi hakim yang langsung menuduh, tetapi menjadi pengawas yang kritis dan berbasis data.
Menang Tender Miliaran, Publik Berhak Bertanya
Pengadaan barang dan jasa pemerintah pada dasarnya adalah proses menggunakan uang negara untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Karena itu, publik memiliki kepentingan untuk mengetahui bagaimana sebuah proyek direncanakan, ditenderkan, dimenangkan, hingga dilaksanakan.
Pertanyaan utama seharusnya diarahkan kepada Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) serta pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam proses pengadaan.
Bukan pertanyaan tentang “siapa pemilik perusahaan” semata, melainkan:
Bagaimana perusahaan tersebut bisa memenangkan tender?
1. Periksa Perencanaan dan SIRUP
Langkah pertama adalah melihat perencanaan pengadaan.
Masyarakat dapat menelusuri informasi paket melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). Dari sana dapat dilihat sejumlah informasi penting, seperti nilai anggaran, waktu pelaksanaan, metode pengadaan, hingga perubahan paket apabila tersedia.
Hal yang patut diperhatikan antara lain:
Apakah nilai paket mengalami perubahan?
Apakah spesifikasi pekerjaan berubah?
Apakah waktu pelaksanaan masuk akal?
Apakah kebutuhan proyek memang jelas?
Apakah kerangka acuan kerja disusun secara rasional?
Perencanaan yang tidak matang berpotensi menciptakan persoalan pada tahap berikutnya.
2. HPS dan Nilai Penawaran Perlu Diuji
Harga Perkiraan Sendiri (HPS) juga menjadi salah satu bagian penting yang dapat diperiksa.
Publik dapat mempertanyakan bagaimana HPS disusun dan apakah terdapat dasar perhitungan yang rasional.
Kemudian bandingkan dengan nilai penawaran peserta dan nilai kontrak pemenang.
Bukan berarti harga yang dekat dengan HPS otomatis bermasalah. Begitu pula penawaran rendah tidak otomatis berarti terbaik.
Yang penting adalah bagaimana proses evaluasi dilakukan dan apakah keputusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.
3. Bongkar Proses Tender: Siapa Gugur dan Mengapa?
Tahap tender merupakan bagian yang paling menarik untuk diawasi.
Jumlah peserta, tahapan evaluasi, alasan peserta dinyatakan gugur, hingga hasil evaluasi dapat menjadi petunjuk untuk memahami kualitas proses pemilihan penyedia.
Jika banyak peserta gugur pada tahapan tertentu, pertanyaan yang layak diajukan adalah:
Apa alasan mereka gugur?
Apakah persyaratannya memang tidak terpenuhi, atau terdapat persoalan dalam cara evaluasi?
Evaluasi yang transparan akan jauh lebih mudah membangun kepercayaan publik dibandingkan sekadar pernyataan bahwa “semua sudah sesuai prosedur”.
4. Periksa Kualifikasi Perusahaan Pemenang
Perusahaan baru bukan berarti perusahaan tidak kompeten.
Namun ketika sebuah perusahaan dengan pengalaman terbatas memenangkan proyek bernilai besar, kualifikasi penyedia menjadi semakin penting untuk diperiksa.
Beberapa hal yang dapat menjadi perhatian antara lain:
pengalaman pekerjaan sejenis;
kemampuan teknis;
kemampuan keuangan;
tenaga ahli;
peralatan;
kapasitas pelaksanaan pekerjaan;
pengalaman proyek sebelumnya;
serta persyaratan kualifikasi lain yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan.
Pertanyaannya sederhana:
Apakah perusahaan tersebut benar-benar memiliki kemampuan melaksanakan proyek, atau hanya memenuhi persyaratan secara administratif?
Ini bukan tuduhan. Ini adalah bagian dari pengawasan publik.
5. Jangan Lupakan Kontrak dan Pelaksanaan Pekerjaan
Tender bukan akhir dari pengadaan.
Setelah pemenang ditetapkan, perhatian publik seharusnya berlanjut pada kontrak dan pelaksanaan proyek.
Jenis kontrak, nilai kontrak, jaminan pelaksanaan, waktu pekerjaan, pembayaran, perubahan pekerjaan, hingga kemungkinan penggunaan subkontraktor merupakan bagian yang penting untuk diawasi.
Jika pekerjaan inti kemudian diserahkan kepada pihak lain, publik juga berhak mempertanyakan dasar dan mekanisme kebijakan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebab, proyek yang terlihat “sukses” pada tahap tender belum tentu bermasalahnya berhenti di sana.
Jadi, Apakah Tendernya Bermasalah?
Belum tentu.
Perusahaan minim pengalaman memenangkan tender bukan bukti otomatis adanya korupsi, kolusi, atau pengaturan proyek.
Tetapi kondisi tersebut juga tidak berarti publik harus berhenti bertanya.
Justru semakin besar nilai proyek, semakin besar pula kebutuhan terhadap transparansi dan akuntabilitas.
Masyarakat tidak perlu membangun tuduhan berdasarkan rumor. Data jauh lebih kuat daripada asumsi.
Telusuri perencanaannya. Periksa proses tendernya. Lihat kualifikasi pemenangnya. Periksa kontraknya. Kemudian pantau pelaksanaannya.
Jika seluruh proses dapat dijelaskan secara terbuka dan sesuai ketentuan, maka penyedia yang sebelumnya minim pengalaman tetap berhak mendapatkan kesempatan.
Sebaliknya, apabila ditemukan ketidaksesuaian, konflik kepentingan, manipulasi persyaratan, atau indikasi pelanggaran lainnya, maka temuan tersebut dapat menjadi dasar untuk ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan dan hukum yang tersedia.
Publik Bukan Hakim, Tapi Bukan Penonton
Dalam pengadaan pemerintah, masyarakat seharusnya tidak ditempatkan sebagai penonton.
Namun masyarakat juga tidak boleh berubah menjadi hakim yang menjatuhkan vonis sebelum bukti tersedia.
Posisi yang paling tepat adalah mengawasi dengan data, bertanya dengan dasar, dan menyampaikan temuan secara bertanggung jawab.
Karena pada akhirnya, persoalan terpenting bukan sekadar siapa yang memenangkan tender, tetapi apakah prosesnya adil, transparan, kompetitif, dan menghasilkan pekerjaan yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Tender proyek miliaran rupiah boleh dimenangkan perusahaan baru. Tetapi prosesnya harus tetap bisa diperiksa publik.
Sebab kepercayaan masyarakat tidak lahir dari kalimat “sudah sesuai prosedur”, melainkan dari keterbukaan yang memungkinkan prosedur tersebut benar-benar diuji. (***)
