Bekerja di kapal masih menjadi impian banyak pencari kerja. Gaji yang relatif menarik, kesempatan bekerja di luar daerah bahkan luar negeri, serta pengalaman di industri maritim membuat lowongan kerja pelaut selalu mendapat perhatian.
Namun, di tengah tingginya minat tersebut, muncul persoalan yang patut diwaspadai: praktik perekrutan tenaga kerja laut yang tidak transparan dan berpotensi merugikan calon pelaut.
Modusnya beragam. Mulai dari menawarkan posisi di kapal dengan gaji menggiurkan, menjanjikan keberangkatan dalam waktu singkat, hingga meminta sejumlah uang dengan berbagai dalih.
Dimulai dari Sebuah Janji
Pola yang sering muncul biasanya sederhana.
Calon pekerja mendapatkan informasi melalui WhatsApp, Facebook, Telegram, atau jaringan pertemanan. Mereka kemudian ditawari pekerjaan sebagai AB, Oiler, Wiper, Cook, Bosun, maupun posisi lainnya.
Kalimat seperti “kapal sudah menunggu”, “tinggal administrasi”, atau “kalau hari ini tidak bayar, posisi diberikan kepada orang lain” menjadi tekanan psikologis agar calon pekerja segera mengambil keputusan.
Di sinilah calon pelaut harus mulai berhati-hati.
Sebab, proses rekrutmen yang sehat seharusnya memberikan kesempatan kepada calon pekerja untuk memeriksa identitas perusahaan, posisi yang ditawarkan, kapal, kontrak, gaji, serta mekanisme keberangkatan.
Uang Administrasi: Titik yang Perlu Dipertanyakan
Salah satu tanda yang paling sering menimbulkan kecurigaan adalah permintaan pembayaran di muka.
Alasannya bisa bermacam-macam: biaya administrasi, medical check-up, dokumen, pelatihan, seragam, tiket, visa, akomodasi, hingga “deposit keberangkatan”.
Bukan berarti setiap biaya otomatis merupakan penipuan. Beberapa proses memang dapat menimbulkan biaya tertentu.
Yang menjadi persoalan adalah ketika biaya tidak dijelaskan secara transparan, tidak ada bukti pembayaran yang jelas, atau uang harus ditransfer ke rekening pribadi seseorang yang mengaku sebagai recruiter.
Calon pekerja patut bertanya:
Siapa yang menerima uang? Untuk apa? Dasar pembayarannya apa? Apakah ada kuitansi? Apakah biaya tersebut memang menjadi kewajiban calon pekerja?
Pertanyaan sederhana itu dapat mencegah kerugian yang jauh lebih besar.
Surat Panggilan Kerja Tidak Selalu Berarti Aman
Modus lain yang perlu diperhatikan adalah penggunaan dokumen yang terlihat sangat resmi.
Surat panggilan kerja dapat dibuat menggunakan logo perusahaan pelayaran, nomor surat, tanda tangan, stempel, bahkan mencantumkan nama kapal dan jabatan tertentu.
Masalahnya, dokumen dapat dibuat siapa saja.
Karena itu, keaslian surat tidak cukup diverifikasi hanya dengan melihat formatnya.
Calon pekerja perlu melakukan konfirmasi langsung kepada perusahaan yang namanya tercantum dalam surat, menggunakan kontak resmi yang ditemukan secara independen—notabene bukan nomor yang diberikan oleh pihak perekrut.
Nama Kapal dan Perusahaan Bisa Dipakai sebagai “Kedok”
Dalam modus yang lebih meyakinkan, pelaku tidak selalu menggunakan perusahaan fiktif.
Nama perusahaan pelayaran yang benar bahkan nama kapal yang benar dapat dicatut.
Ini membuat calon pekerja merasa bahwa lowongan tersebut pasti nyata.
Padahal pertanyaan terpenting bukan hanya:
“Apakah perusahaan itu benar-benar ada?”
Melainkan:
“Apakah agency atau orang yang menawarkan pekerjaan tersebut benar-benar memiliki hubungan resmi dengan perusahaan itu?”
Perbedaan tersebut sangat penting.
Perusahaan pelayaran yang benar-benar ada tidak otomatis berarti setiap orang yang mengatasnamakan perusahaan tersebut merupakan recruiter resmi.
Masyarakat Jangan Hanya Mengejar Gaji
Persoalan ini pada akhirnya bukan hanya soal uang.
Bekerja di laut memiliki risiko dan tanggung jawab yang berbeda dengan pekerjaan darat. Karena itu, calon pelaut harus memahami secara jelas siapa pemberi kerja, kapal tempat bekerja, jabatan, durasi kontrak, besaran upah, hak dan kewajiban, hingga mekanisme perlindungan pekerja.
Jangan sampai keinginan mendapatkan pekerjaan justru membuat seseorang mengabaikan tanda-tanda bahaya.
Semakin besar janji, semakin penting verifikasi.
Investigasi Harus Dimulai dari Bukti
Jika ditemukan dugaan manpower atau manning agency yang mencurigakan, masyarakat tidak cukup hanya menyebarkan tuduhan di media sosial.
Yang diperlukan adalah bukti.
Simpan percakapan WhatsApp, nomor rekening, kuitansi, surat panggilan, kontrak, nama recruiter, alamat kantor, foto identitas perusahaan, serta bukti pembayaran.
Dari sana dapat ditelusuri: siapa yang menawarkan, kepada siapa uang ditransfer, atas dasar apa pembayaran dilakukan, dan apakah pekerjaan yang dijanjikan benar-benar tersedia.
Jika terdapat kerugian atau dugaan tindak pidana, bukti tersebut dapat menjadi dasar untuk melaporkan persoalan kepada pihak berwenang.
Jangan Sampai Laut Menjadi Jalan Menuju Kerugian
Bekerja di laut seharusnya menjadi jalan menuju kehidupan yang lebih baik, bukan pintu masuk bagi praktik eksploitasi pencari kerja.
Karena itu, calon pelaut harus mengubah kebiasaan:
Jangan bertanya “berapa gajinya?” saja.
Tanyakan juga:
Siapa perusahaan pemberi kerja?
Siapa manning agency-nya?
Apa dasar kewenangannya?
Di kapal mana akan ditempatkan?
Bagaimana kontraknya?
Berapa biaya yang harus dibayar dan untuk apa?
Kepada siapa uang ditransfer?
Dan apakah semua informasi tersebut dapat diverifikasi?
Sebab dalam dunia perekrutan tenaga kerja laut, janji bisa dibuat dalam hitungan menit, tetapi kerugian bisa berlangsung berbulan-bulan.
Dan ketika seseorang sudah menyerahkan uang serta dokumen penting, persoalannya bukan lagi sekadar mencari pekerjaan.
Ini menyangkut bagaimana melindungi pencari kerja agar tidak menjadi korban dari industri perekrutan yang tidak transparan. (***)
